Menurut KNPI, praktik semacam ini sangat disayangkan karena masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap program yang menggunakan anggaran publik.
“Jika benar ada intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik, maka hal tersebut merupakan bentuk pembungkaman partisipasi publik yang tidak dapat dibenarkan,” tegasnya.
KNPI Pandeglang mendesak pihak pengelola dapur SPPG dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Transparansi anggaran, peningkatan kualitas menu, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang aman dan terbuka dinilai menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Selain itu, KNPI juga meminta aparat pengawas dan pihak berwenang untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran bahan baku agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Kami mendorong adanya audit terbuka dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur SPPG di Pandeglang. Program yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan publik,” tutupnya (rls)
Halaman : 1 2
