Ia menambahkan, pemutaran film dokumenter tersebut bertujuan membuka ruang diskusi kritis mengenai hubungan antara kekuasaan, pengelolaan sumber daya alam, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Diskusi berlangsung hangat dengan membahas berbagai isu strategis seperti pembangunan wilayah, potensi konflik agraria, edukasi lingkungan, hingga pentingnya kebijakan daerah yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat.
Pemantik diskusi Ahmad Syafa’at turut memperdalam pembahasan mengenai konteks pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
Salah satu narasumber, Ari Supriadi dosen STISIP Banten Raya, menilai film dokumenter tersebut merupakan bentuk kritik sosial yang harus dipandang sebagai bagian dari demokrasi.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik yang disampaikan melalui media, aksi, seni, musik, maupun film. Kritik seharusnya dijawab dengan argumentasi dan kebijakan yang tepat, bukan dengan intimidasi,” ujarnya.
Menurut Ari, kebijakan publik harus disusun secara rasional, komprehensif, melibatkan masyarakat, dan tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan.
Di sisi lain, Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, Berlyana Henny mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada DPD KNPI Pandeglang yang telah memfasilitasi diskusi dan nobar film ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat positif serta memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, DPD KNPI Pandeglang berharap lahir kesadaran kolektif dan partisipasi aktif pemuda dalam mendorong pembangunan daerah yang adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. (Red)
Halaman : 1 2
