“UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, pemerintah harus memiliki basis data yang akurat agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku usaha,” katanya.
Menurut Adde Rosi, FGD tersebut juga menjadi wadah untuk menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di daerah.
“Melalui FGN ini, kami ingin terus memperkuat sensus ekonomi, kami berharap melalui sensus ekonomi yang dilakukan BPS bisa memotret bagaimana para pelaku UMKM di Pandeglang, baik usahanya, progresna, pendapatannya seperti apa,” ujarnya.
“Sehingga nanti dari hasil sensus ekonomi ini diserahkan kepada pemerintah, dan nantidibuatlah program atau kebijakan dalam mengembangkan para pelaku UMKM itu sendiri,” sambungnya.
Ia menambahkan, pelaku UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan dukungan nyata dari pemerintah, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan usaha, kemudahan akses pembiayaan, maupun digitalisasi pemasaran.
“Diharapkan melalui FGD ini dapat lahir berbagai rekomendasi yang mampu memperkuat ekosistem UMKM di Pandeglang sehingga semakin berkembang, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (Muj)
Halaman : 1 2
