POJOKBANTEN.COM, PANDEGLANG – Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, DPD KNPI Kabupaten Pandeglang menggelar diskusi publik dan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita” di Caffe Rumah Kemasan, Kabupaten Pandeglang, Sabtu malam (23/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB hingga dini hari tersebut menghadirkan dialog interaktif bersama akademisi, aktivis lingkungan dan HAM, masyarakat adat, serta berbagai unsur kepemudaan dan pemerintahan.
Turut hadir dalam kegiatan itu perwakilan Kesbangpol dan Dinas Koperasi Kabupaten Pandeglang, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, insan pers, Cipayung Plus Pandeglang, komunitas pecinta alam, unsur Polres Pandeglang, hingga Kodim 0601 Pandeglang.
Ketua Pelaksana kegiatan, Entis Sumantri, mengatakan bahwa agenda tersebut menjadi ruang bersama untuk membahas dinamika pembangunan daerah di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“Dunia saat ini berada dalam situasi ketidakpastian pangan dan energi akibat perubahan iklim, perang geopolitik, dan gangguan rantai pasok global. Indonesia tentu tidak bisa terlepas dari kondisi tersebut, termasuk Kabupaten Pandeglang yang juga menghadapi tantangan pembangunan dan ketahanan pangan,”ungkap Entis, Senin 25 Mei 2026.
Ia berharap kegiatan itu dapat memperkuat kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup dan nilai persatuan.
“Atas nama DPD KNPI Pandeglang periode 2025-2029, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini sehingga berjalan aman, damai, dan kondusif,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Pandeglang, Saepudin menyampaikan bahwa tema kegiatan “Membaca Kembali antara Pembangunan dan Jalan Tengah Keadilan Sosial, Menjaga Bumi dari Ketamakan dan Kekuasaan” dipilih sebagai refleksi atas tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.
Menurutnya, pembangunan harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, perlindungan masyarakat adat, serta menghindari ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
“KNPI harus hadir sebagai ruang dialog yang sehat. Pembangunan daerah harus berjalan, namun tidak boleh meninggalkan nilai kemanusiaan, keberlanjutan lingkungan, dan suara masyarakat,” ujar Saepudin.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
