POJOKBANTEN.COM, LEBAK- Minimnya peran dan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Lebak, Banten, pascapelantikan pada pertengahan 2024 lalu, menuai sorotan publik termasuk dari kalangan akademisi. Khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kecamatan Cikulur, Cileles, Banjarsari, dan Gunungkencana, kehadiran wakil rakyat itu dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat terlebih di tengah berbagai persoalan mendasar.
Persoalan tersebut mencakup kemiskinan, kerusakan infrastruktur jalan, hingga ketimpangan penyaluran bantuan sosial. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum optimalnya fungsi representasi DPRD yang secara konstitusional memiliki tiga tugas utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun PojokBanten.com, sejumlah warga menilai anggota dewan belum responsif terhadap persoalan yang telah berlangsung lama di tingkat desa.
Salah satu potret kondisi tersebut terlihat di Kampung Suminta, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur. Jalan penghubung sepanjang hampir satu kilometer yang menghubungkan tiga desa, yakni Sukadaya, Tambakbaya, dan Sukarendah, dilaporkan mengalami kerusakan berat selama belasan hingga puluhan tahun tanpa perbaikan signifikan.
Salah seorang warga, Tuti (52), mengatakan kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.
“Sudah hampir 15 sampai 20 tahun jalan ini rusak dan belum pernah ada perbaikan. Anak sekolah sampai harus berjalan tanpa sepatu, petani kesulitan membawa hasil panen,” ujar Tuti saat dihubungi, Selasa (21/4/2026).
Ia menambahkan, warga telah beberapa kali melakukan perbaikan secara swadaya hingga aksi protes simbolik, namun belum membuahkan hasil. Bahkan, menurutnya, pembangunan justru terlihat di wilayah lain yang tidak jauh dari desa tersebut.
“Di kampung sebelah sudah pada dibangun, kenapa di kampung kami belum dibangun juga, ada masalah apa sebenarnya?” katanya.
Kekecewaan warga juga muncul terkait janji politik saat pemilu. Warga menilai perhatian terhadap masyarakat cenderung menurun setelah proses pemilihan selesai.
“Setiap pemilu calon datang, kami coblos, tapi setelah terpilih kami dilupakan,” ujar Tuti.
Selain infrastruktur, potret kemiskinan juga terlihat dari kehidupan Saminah (51), warga Desa Muncangkopong, Kecamatan Cikulur. Ia diketahui telah lima tahun tinggal di gubuk berukuran 2×2 meter sambil merawat suaminya yang menderita stroke.
Meski kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik dan diberitakan secara nasional, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari anggota DPRD setempat.
Dari sisi akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Erwin Salpa Riansi, menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan representasi legislatif di daerah.
“Ini menjadi pertanyaan besar, di mana peran wakil rakyat ketika masyarakat menghadapi persoalan serius,” ujar Erwin kepada wartawan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (21/4/2026).
Ia menyoroti pula persoalan ketimpangan bantuan sosial di Kabupaten Lebak yang menurutnya sudah lama terjadi dan diakui oleh instansi terkait, termasuk Dinas Sosial, terutama dalam hal pendataan dan distribusi bantuan.
“Di sinilah seharusnya anggota dewan hadir. Minimal menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan bantuan tepat sasaran,” katanya.
Erwin menegaskan, kehadiran wakil rakyat tidak hanya sebatas bantuan material, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap konstituen. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa wakil rakyat hanya hadir saat kampanye lima tahunan,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti potensi penurunan kepercayaan publik yang dapat berdampak pada elektabilitas politik anggota dewan pada pemilu mendatang.
“Ketika masyarakat merasa diabaikan, wajar jika mereka enggan memilih kembali wakil rakyat yang sama,” ujarnya.
Erwin juga menekankan pentingnya keterbukaan anggota dewan terhadap media sebagai sarana komunikasi publik.
“Jangan alergi terhadap media. Melalui media, publik bisa menilai kinerja wakil rakyat,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Dapil VI belum mendapatkan tanggapan. Kondisi ini memperkuat persepsi sebagian masyarakat terkait minimnya respons wakil rakyat terhadap persoalan di daerah pemilihannya. (Red)
