Dari sisi fiskal, kebijakan anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan juga menjadi bagian dari fokus kebijakan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo mengatakan, Raperda APBD 2027 yang telah disampaikan akan dikaji lebih lanjut oleh DPRD sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
“Raperda tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan selanjutnya akan dikaji dan dicermati sebagai bahan pembahasan bagi fraksi-fraksi untuk menyusun pandangan umum fraksi yang akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya,” ujar Yudi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembahasan APBD tidak berhenti pada penyampaian rancangan anggaran.
Dokumen tersebut akan menjadi bahan kajian fraksi-fraksi untuk mencermati kebijakan yang diajukan pemerintah daerah sebelum menyampaikan pandangan resmi dalam rapat paripurna selanjutnya.
Tahapan ini menjadi bagian dari mekanisme pembahasan anggaran antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten. Melalui proses tersebut, berbagai arah kebijakan pembangunan dapat ditelaah sesuai fungsi DPRD dalam penganggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Setelah penyampaian nota pengantar Gubernur, pembahasan Raperda APBD 2027 dijadwalkan berlanjut ke agenda Pandangan Umum Fraksi. Tahapan ini menjadi ruang bagi setiap fraksi untuk menyampaikan pandangan terhadap rancangan anggaran sebelum proses pembahasan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan dimulainya pembahasan Raperda APBD 2027, DPRD Banten menjalankan perannya dalam proses penyusunan kebijakan anggaran daerah.
Pembahasan yang cermat diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang terarah, sekaligus memastikan kebijakan fiskal disusun berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Banten.
Rincian program, target kinerja, serta alokasi anggaran akan menjadi bagian penting untuk dicermati dalam tahapan pembahasan berikutnya.
Dengan demikian, proses pembahasan APBD 2027 menjadi momentum untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan tata kelola anggaran yang terukur dan akuntabel. (ADV)
Halaman : 1 2
